ads

ads header

Breaking News

LSM PMPRI TUNTUT COPOT KADIS BINAMARGA DARI JABATANNYA BILA TIDAK SELESAIKAN KASUS DUGAAN KORUPSI


   Media3.Id Bandung- Dewan pimpinan pusat lembaga swadaya masyarakat pemuda mandiri peduli rakyat Indonesia, (DPP LSM PMPRI) menuntut kepala dinas bina marga dan penataan ruang provinsi Jawa Barat, (Jabar) untuk dicopot dari jabatan, bila tidak sanggup menyelesaikan kasus dugaan korupsi miliaran rupiah.

Adanya dugaan korupsi miliaran rupiah yang dikawal terus  oleh LSM PMPRI terkait  kasus dugaan korupsi berdasarkan tindak lanjut Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Jabar melalui surat tindak lanjut temuan BPK RI  Nomor: 700/291/Harbang pada tanggal 25 Maret 2019 yang dikeluarkan Bina Marga tersebut kini sudah masuk pada  tahapan Audiensi ke II yang berlangsung di Aula rapat kantor dinas Bina Marga  JL. Asia Afrika No. 79-81 Braga Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.

 Dalam Audensinya koordinator LSM PMPRI menyebutkan,persoalan seperti ini harus kita garis bawahi dan  merupakan penyakit yang wajib di musnahkan sampai keakar akarnya sehingga proyek yang di hasilkan oleh dinas Bina Marga Jabar kedepan tidak seperti yang teraudit oleh BPK,seperti yang di sampaikan  LSM PMPRI kepada crew Media3.Id’ Rabu, (15/05) Sore.

Dijelaskan Koordinator Audiensi DPP LSM PMPRI, Anggi Dermawan yang juga merupakan Ketua DPC Kabupaten Sumedang , “Audiensi yang membahas 3 poin permintaanya yaitu mengingatkan pihak  Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat untuk mendesak pihak terkait agar segera mengembalikan sisa kekurangan dan  penyetoran ke- kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 4.483.789.171,89 dari total anggaran sebesar  Rp 7.588.347.320,46. dalam jangka waktu 60 hari kalender  terhitung mulai tanggal 25 Maret 2019 sesuai Surat Tindak Lanjut yang di keluarkan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dengan Nomor : 700/291/Harbang. Pada bulan Maret Tahun 2019 lalu”.ungkapnya.

 Selain itu kami juga Meminta diberikan sanksi tegas kepada kepala UPTD selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BAB XII  Pengawasan, Pengaduan, Sanksi, Dan Pelayanan Hukum pasal 78 poin sanksi (3) d. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit; e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; (4) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat  (3) dikenakan: c. Sanksi Daftar Hitam; kepada 14 PT yang bersangkutan” ujar Anggi.

“ kami berharap Kepala dinas bina marga dan penataan ruang provinsi jawa barat segera menyelesaikan kasus tersebut dan menjalankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa pandang bulu. Jika tidak maka kami akan meminta kepala  dinas untuk mundur dari jabatanya ”

Ditempat terpisah Rohimat alias Bang Joker, Ketua Umum DPP LSM PMPRI, menegaskan dirinya akan tetap komitmen dalam mengawal kasus tersebut sampai kerana hukum. Pasalnya kasus yang di sikapi PMPRI  sudah bisa dikatakan masuk dalam katagori perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga miliaran rupiah” ujar  Bang Joker menegaskan.

(Arbim)

No comments