ads

ads header

Breaking News

DPP IMM Gelar Demontrasi Dukung KPU dan Tolak Narasi Kecurangan

Aksi demonstrasi DPP IMM di depan gedung KPU Jl. Imam Bojol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/05/2019). Foto: DPP IMM/dok.


Jakarta, media3.id - Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) menggelar demontrasi di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (13/05/2019). Aksi ini sebagai wujud dukungan atas keberhasilan KPU menggelar Pemilihan Umum serentak untuk pertama kalinya 17 April 2019 lalu.

IMM dalam aksinya menila, meskipun telah lewat dua minggu, hingar bingar dan animo masyarakat tentang pemilu ini masih terasa hingga saat ini. Beragam respon ditunjukkan masyarakat, baik di dunia nyata maupun melalui dunia maya.

Imam Alfian Koordinator Lapangan menyatakan mendukung kinerja KPU yang independen tanpa tekanan pihak manapun. Katanya, IMM merasa ada upaya pihak-pihak yang kalah untuk menggagalkan proses pemilu yang sudah berjalan baik.

"Beragam dinamika terkait pemilu ini dipastikan akan terus kita kawal, sampai pada hari penetapan hasil Pemilu. Baik Pilpres maupun Pileg oleh KPU pada tanggal 22 Mei 2019 nanti. Jangan sampai ada pihak yang ingin menggagalkan Pemilu," kata Imam Alfian yang juga Kabid Hikmah DPP IMM.


Menurutnya, Pemilu serentak yang berlangsung pada pertengahan april lalu, telah berlangsung dengan aman dan damai. Hal ini menunjukkan persiapan yang matang dan kerja yang optimal oleh segenap penyelenggara Pemilu, seperti KPU dan Bawaslu.

"Keberhasilan Pemilu ini juga tidak terlepas dari peran TNI dan Polri yang memastikan keamanan bagi masyarakat dalam proses pemberian suara. Selain itu, segenap elemen masyarakat dan mahasiswa ikut serta untuk mewujudkan pemilihan umum yang damai dan jujur," jelasnya.

Selain itu kata Alfian, keberhasilan pemilu serentak ini, yang salah satunya berupa partisipasi masyarakat yang begitu tinggi dalam pemberian suara di pilpres (mencapai 82 persen).

Menurutnya, beragam penolakan terhadap proses dan (nantinya) hasil pilpres muncul di masyarakat. Dan adanya, narasi-narasi kecurangan dalam proses pemilu marak muncul di masyarakat. Termasuk ajakan untuk menolak hasil pemilu yang diumumkan pada tanggal 22 Mei nanti mulai bermunculan.

"Saat ini isu-isu dan gerakan yang mencoba untuk mendelegitimasi proses dan hasil pemilu ini merupakan respon atas ketidakpuasan beberapa kelompok di masyakat," paparnya.

Untuk itu menurut Alfian, upaya-upaya untuk mendelegitimasi proses dan hasil pemilu serentak merupakan preseden buruk bagi demokrasi di Indonesia. Apalagi latar belakang upaya delegitimasi adalah karena ketakutan akan kekalahan dalam proses demokrasi yang sah seperti pemilihan umum.

"Tindakan-tindakan seperti ini perlu dibendung, agar demokrasi di Indonesia tidak terjerumus ke dalam praktik-praktik tidak baik yang menciptakan ketakutan-ketakutan masal di masyarakat," tukas Alfian.

Dirinya mengatakan, DPP IMM menyadari pentingnya menyelematkan proses demokrasi di Indonesia dari upaya-upaya delegitimasi proses dan hasil pemilu. Kata Alfian, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah  (DPP IMM) merasa perlu untuk mengambil sikap yang bertujuan untuk memastikan proses demokrasi di Indonesia tetap berjalan baik.

Untuk itu kami merasa perlu menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Menegaskan kepada seluruh pihak yang secara langsung terlibat dalam suksesi politik pada pemilu 2019 baik TKN maupun BPN untuk menghentikan segala bentuk Intimidasi terhadap penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu baik di Pusat maupun di Daerah.

2. Menegaskan kepada tim sukses TKN maupun BPN untuk tidak membangun wacana provokatif yang berpotensi menimbulkan kegaduhan perpecahan di masyarakat.

3. Menolak segala bentuk upaya delegitimasi terhadap proses pemilu yang telah berlangsung apalagi di lakukan dengan cara inkonstitusional. serta menghormati apapun yang menjadi hasil dari pemilu tersebut, apabila ada indikasi kecurangan baiknya menempuh jalur konstitusi sesuai dengan prosedur yang berlaku.

4. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut bersama memastikan proses demokrasi di Indonesia tetap berlangsung aman dan damai.

5. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan dukungan penuh kepada KPU dan Bawaslu dalam kerja-kerja mereka ke depan. Hal ini sangat penting, agar KPU dan Bawaslu dapat bekerja secara profesional, tenang, dan jujur tanpa dipengaruhi oleh tekanan-tekanan dari luar.

6. Mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas di lingungan masyarakat.

7. Mengajak seluruh masyarakat untuk mengedepankan sikap tabayyun terkait dengan penyelenggaraan pemilu agar tidak mudah terprovokasi dengan isu – isu yang belum tentu benar atau informasi dari sumber yang tidak kredibel.

8. Meminta TNI, POLRI, bersama para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk terus bergandengan tangan dengan masyarakat dalam rangka membangun kesoliditan dan kesatuan nasional dami menjaga bangsa tetap kokoh dengan identitas kebhinekaan agar terhindar dari narasi politik yang mengarah kepada konflik antar anak bangsa.

(Gus)

No comments